Show simple item record

dc.contributor.authorWIKAN TIYASA HARMAWANG SAPUTRA, 13912065
dc.date.accessioned2018-07-20T13:46:21Z
dc.date.available2018-07-20T13:46:21Z
dc.date.issued2015-01-24
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/9068
dc.description.abstractPenegakan hukum merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia dikarenakan bermacam-macam jenis tindak kejahatan semakin hari kian merajalela, dibutuhkan sebuah sistem yang baik dan pastinya didukung oleh aparat yang profesional untuk bisa melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. tentulah harapan kita bersama sebagai masyarakat, warga negara indonesia untuk bisa menikmati kenyamanan, suasana yang kondusif tanpa ada tindak kejahatan di sekitar kita. Harapan yang penulis inginkan dari penulisan tesis ini ialah untuk menyumbangsih perkembangan dunia hukum pidana, terutama untuk para petugas pemasyarakatan agar dalam melaksanakan tugasnya dapat lebih ditingkatkan lagi profesional dan proporsionalitasnya, disamping itu untuk para mahasiswa dan khalayak umum agar dapat lebih memahami lagi bahwasanya pilar penegakan hukum itu tidak hanya sebatas polisi, jaksa dan hakim, namun di luar itu masih ada advokad dan pemasyarakatan, terlebih pemasyarakatan yang tak akan pernah bisa lepas dari tatanan penegakan hukum dinegeri ini sebagai tempat akhir pembinaan bagi orang-orang yang pernah melakukan tindak pidana. Metode dalam penulisan tesis ini menggunakan 2 ( dua ) sistem yaitu sistem yuridis normatif dan yuridis sosiologis mengapa demikian karena penulis ingin mencocokan apakah peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah khususnya yang mengatur tentang penegakan hukum ( tata tertib ), remisi bagi narapidana apakah sudah benar-benar diterapkan sesuai prosedurnya atau belum. Disamping itu juga untuk mengetahui bagaimana hubungan sosial yang terbentuk ketika masyarakat berbaur menilai seorang narapidana atau bahkan mantan narapidana, apakah mendapatkan respon positif atau justru negatif oleh karena diteliti lebih lanjut didalam penelitian ini. Akhirnya penulis berkesimpulan mengenai penelitian tesis ini ada hubungan yang erat antara petugas pemasyarakatan, narapidana dan remisi, bahwa setiap narapidana yang melakukan pelanggaran hukum / disiplin LP akan ditindak sesuai aturan dan protab yang berlaku untuk diajukan ke kalapas agar mendapatkan konsekuensi yang setimpal, hal ini dilakukan agar narapidana yang bersangkutan bisa lebih menjaga dirinya selama menjalani pidana badan, tidak berbuat hal-hal yang nantinya justru akan merugikan dirinya sendiri, dikarenakan bila sampai melakukan kesalahan ditingkat sedang dan berat akan mendapatkan hukuman salah satu diantaranya penundaan hingga penghapusan remisi yang itu tentunya sangat tidak diharapkan oleh setiap narapidana dan tentunya juga oleh petugas, namun apa boleh buat jika memang ada yang membandel harus mendapatkan hukuman sesuai aturan perundangan yang berlaku.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.titlePENEGAKAN HUKUM ( TATA TERTIB ) TERHADAP PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A YOGYAKARTAen_US
dc.typeThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record