RELEASE & DISCHARGE DALAM MSAA DAN MRNIA SEBAGAI BENTUK TANGGUNG JAWAB PRIBADI PEMEGANG SAHAM UTANG BLBI

Abstract

Studi ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum serta akibat hukum release and discharge dalam MSAA dan MRNIA sebagai bentuk tanggung jawab pribadi pemegang saham utang BLBI. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual, yaitu dengan cara mengkaji konsep perjanjian MSAA dan MRNIA yang di dalamnya terdapat klausula Release & Discharge. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan dokumen. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen tersebut direlevansikan dengan teori hukum perjanjian serta dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa klausula Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA secara formal telah memenuhi syarat perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu, dan kausa yang halal, namun secara material, perjanjian MSAA dan MRNIA yang mengandung klausula Release and Discharge tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat dan kausa yang halal. Hal tersebut mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan serta batal demi hukum. Dengan demikian maka Release and Discharge dalam MSAA dan MRNIA tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena perjanjian sejak pertama kali dibuat telah tidak sah, sehingga hukum menganggap bahwa perjanjian tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jika dari awal perjanjian tersebut tidak pernah ada, maka akibat hukum yang seharusnya melekat kepada para pihak, khususnya PSP bank yang diberikan pelepasan dan pembebasan terhadap utang BLBI juga tidak pernah ada. Dengan demikian, maka PSP bank tidak dapat lagi berlindung dibalik klausula Release and Discharge dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban sampai dengan harta pribadi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) UUPT. Selain itu PSP bank yang terbukti malanggar BMPK dapat dilakukan penuntutan secara pidana terhadapnya.