PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH DI KOTA MAGELANG TAHUN 2009-2010

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisa peran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Magelang Tahun 2009-2010 (Studi terhadap Raperda Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan Raperda Peternakan dan Kesehatan Hewan). Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana peran pemerintah daerah dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan serta rancangan peraturan daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Magelang? Faktor - faktor apa sajakah yang melatar belakangi pemerintah daerah mengeluarkan kedua rancangan peraturan daerah tersebut? Apa sajakah pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dan rancangan peraturan daerah tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kota Magelang ? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dimana data-data yang diperoleh dari studi pustaka akan dikembangkan dengan data-data yang diperoleh dilapangan. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara untuk mendapatkan data primer dan studi pustaka. Analisis dilakukan dengan mengkaji data hasil studi di lapangan. Hasil dari studi ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Daerah Kota Magelang dalam pembentukan kedua peraturan daerah tersebut adalah dengan mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan kegiatan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan produk-produk hukum daerah serta tugas lain di bidang perundang-undangan yang meliputi tahapan mengumpulkan dan menyiapkan bahan fasilitasi penyusunan dan penyempurnaan produk - produk hukum daerah, melaksanakan koordinasi, melaksanakan kajian, menerapkan dan melaksanakan hasil kajian, melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaannya. Faktor-faktor yang melatar belakangi pemerintah daerah mengeluarkan kedua rancangan peraturan daerah tentang sistem penyelenggaraan pendidikan dan peternakan dan kesehatan hewan adalah yaitu belum adanya kesepahaman dan kesepakatan serta persamaan presepsi tentang penyelenggaraan pendidikan di Kota Magelang, baik pembiayaan maupun yang lainnya sedangkan raperda tentang peternakan dan kesehatan hewan adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah adanya desakan dan dukungan stakeholder , ketersedian anggaran untuk penyusunan rancangan peraturan daerah, dan semangat serta dukungan dari legislatif/DPRD. Penelitian merekomendasikan agar dalam proses pembentukan peraturan daerah kedepan diharapkan Pemerintah daerah Kota Magelang lebih mengedepankan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah agar kepentingan masyarakat dapat tertampung dan tersalurkan dalam rangka mewujudkan demokrasi dalam bidang pemerintah khususnya dalam pembentukan peraturan daerah, hendaknya Kementerian terkait yang diberi tugas menangani peraturan daerah agar segera mendesign program dan kegiatan bertahap dan terencana mulai dari kegiatan identifikasi permasalahan yang dihadapi masingmasing daerah, penentuan program penanganan, evaluasi dan monitoring perkembangan mengenai intensitas dan bobot penerapan di semua daerah, termasuk juga di Kota Magelang. Hubungan antara instansi terkait dan pihak terkait/stakeholder hendaknya ditingkatkan dan lebih dilibatkan oleh pemerintah daerah Kota Magelang dalam rangka pembentukan peraturan-peraturan yang yang lain sehingga di harapkan peraturan daerah tersebut dalam berjalan dengan efektif.