| dc.description.abstract | Kedudukan antara pemegang saham minoritas dengan pemegang saham mayoritas tidak seimbang karena adanya prinsip majority rule dalam pengambilan keputusan dalam RUPS. Prinsip pemungutan suara berdasarkan Majority Rule yang berlaku dalam segala macam keputusan RUPS mengakibatkan pemegang saham mayoritas menjadi arogan dan berkuasa. Sebaliknya pemegang saham minoritas menjadi lemah dan mudah disisihkan serta dirugikan kepentingannya oleh pemegang saham mayoritas. Secara teoritis seluruh kekuasaan dan wewenang suatu perseroan berada di tangan RUPS dan direksi yang menerima pendelegasian wewenang dari RUPS. Kedua organ perseroan ini mengambil keputusan berdasarkan suara terbanyak atau dengan prinsip mayoritas. Prinsip demokratis berdasarkan mayoritas ini adalah siapa yang menguasai atau mengendalikan lebih dari separo suara pemegang saham dalam RUPS. Maka ia berarti yang menentukan keputusan-keputusan yang akan diambil oleh perseroan.
Penelitian Tesis ini dilakukan dengan mendasarkan pada data kepustakaan sebagai data utamanya yang merupakan data sekunder dan berupa bahan-bahan hukum, Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan Penelitian Kepustakaan (Library Research) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder. menganalisis permasalahan dari sudut pandang/ menurut ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (Library Reseacrh) kemudian disusun secara urut dan sistematis kemudian Dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan mempergunakan metode berpikir induktif yaitu cara berpikir yang
Pemegang Saham di perusahaan dapat dikategorikan berdasarkan komposisi saham, atau hak hak yang telah menjadi pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Selain berdasarkan jumlah saham, yang membedakan mayoritas dengan pemegang saham minoritas adalah kemampuan untuk mengendalikan para pemegang saham Perusahaan dalam komposisi kepemilikan saham diklasifikasikan sebagai kecil atau minoritas, tapi dia bisa mengendalikan jalannya perusahaan memiliki hak yang sama dalam penggunaan gugatan derivatif, yang merupakan satu orang atau lebih pemegang saham diberi hak untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan yang mewakili paling sedikit 1 / 10 (satu persepuluh) dan jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri terhadap anggota Direksi dan Dewan Komisaris, yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.
Berdasarkan pasal 97 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas sudah mencerminkan konsep derivative action tetapi belum diatur syarat dan mekanisme pengajuan guugatan, maka diperlukan suatu aturan yang memberikan penjelasan bagi hakim untuk menilai gugatan derivatif tersebut layak atau tidak untuk diajukan atau dilanjutkan. Untuk menindaklanjuti kekurangan pengaturan hak-hak yang bisa mengakomodir pemegang saham minoritas, maka perlu dilakukan suatu pembenahan ataupun penambahan aturan dalam UUPT maupun peraturan tambahan yang menambah hak-hak yang mampu memberikan payung hukum bagi pemegang saham minoritas di Indonesia dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif sebagai bahan pertimbangan investor dalam berinvestasi di perusahaan di Indonesia. | en_US |
