| dc.description.abstract | Kemajuan ilmu dan teknologi secara terus menerus akan selalu berkembang dan akan selalu berubah seiring kemajuan jaman. Hal ini juga yang mendasari seseorang untuk mencari suatu barang maupun alat yang fleksibel, efisien dan dapat dipergunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan tanpa harus membuang begitu banyak waktu, Hal ini yang dilirik oleh bank-bank di seluruh dunia, khususnya di Indonesia, baik swasta maupun milik Negara untuk menerbitkan sebuah produk dimana produk tersebut dapat membantu sekaligus mempermudah kinerja seseorang dalam melakukan setiap transaksi dalam sebuah kegiatan perekonomian yang di sebut kartu kredit. Kartu kredit sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, apalagi bagi masyarakat di kota-kota besar. Bahkan bank syariah pun tidak mau ketinggalan untuk menerbitkan kartu kredit juga, Namun banyak yang belum mengetahui bagaimana hukum penggunaan kartu kredit. Kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya untuk memungkinkan pembawanya membeli barang- barang yang dibutuhkan secara hutang. Namun tidak dapat di pungkiri lagi bahwa kartu kredit juga dapat memunculkan masalah yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan hukum terhadap kartu kredit tersebut. Namun dari hasil penelitian dengan metode wawancara diketahui bahwa prinsip kehati-hatian tidak sejalan dengan undang-undang yang berlaku terhadap masalah kartu kredit dan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna jasa kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Perlindungan hukum terhadap kartu kredit dapat di lihat dari 3 sudut pandang : tahap pra transaksi, tahap transaksi, tahap setelah transaksi. The progress of science and technology will continually evolve and will always change with the advancement of the times. It is also underlying a person to search for a product or tool that is flexible, efficient and can be used at any time when needed without having to waste so much time, This is ogled by banks around the world, especially in Indonesia, both private and owned by the State to publish a product where the product can help at the same time facilitate the performance of a person in doing every transaction in an economic activity called credit card. Credit cards are not foreign to the people of Indonesia, especially for people in big cities. Even sharia banks do not want to miss to issue credit cards as well, but many do not know how the law of credit card use. A credit card is a card issued by the bank and the like to allow the carrier to buy the required items on account. But it can not be denied again that credit cards can also raise issues related to the
principle of prudence and the principle of legal protection against credit cards. But from the results of research by interview method is known that the principle of prudence is not in line with the applicable laws against credit card issues and legal protection against customers using credit card services has not run properly. Legal protection of credit cards can be viewed from 3 points of view: pre-transaction stage, transaction stage, post transaction stage. | en_US |
