| dc.description.abstract | Tesis ini merupakan penelitian terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong. Jual Beli Hak Milik atas Tanah yang dilakukan masyarakat, khususnya di Kabupaten Bogor, dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai suatu syarat agar tanah yang sudah dibeli oleh pembeli hak atas tanah tersebut dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor untuk dialihkan namanya menjadi atas nama pembeli tanah. Namun didalam pelaksanaannya, ada pihak-pihak tertentu yang secara hukum dilarang untuk memiliki Hak Milik atas tanah yang dalam hal ini adalah warga negara asing (WNA). Permasalahan yang pertama adalah akibat hukum akta peralihan hak atas tanah yang dilakukan dengan cara pinjam nama atau nominee. Permasalahan yang kedua adalah kenapa majelis hakim memutuskan bahwa pembeli dan pemilik hak atas tanah atas 2 (dua) bidang tanah adalah warga negara asing.
Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan Penelitian ini bersifat penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan hak atas tanah yang berlaku di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, Penulis berpendapat bahwa akta peralihan hak atas tanah yang ada unsur pinjam nama atau nominee adalah batal demi hukum. Batal demi hukum tersebut dari segi peraturan, telah melanggar Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 21 ayat (1) dan 26 ayat (2) UUPA, juga melanggar Hak Bangsa Indonesia atas wilayah Indonesia. Majelis Hakim memutuskan bahwa warga negara asing adalah pembeli dan pemilik atas 2 (dua) bidang tanah, namun putusan tersebut menurut Penulis tidak tepat, karena tidak memperhatikan dengan baik Pasal 33 ayat (3) UUD serta Pasal 21 ayat (1) dan 26 ayat (2) UUPA. | en_US |
