dc.contributor.author | AGUS SUPIRIYANTA, 12912030 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T12:14:27Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T12:14:27Z | |
dc.date.issued | 2014-07-04 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8757 | |
dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan mengetahui tentang pembentukan Mahkamah Konstitusi,
bagaimana penanganan penyelesaian sengketa Pemilukada oleh Mahkamah
Konstitusi pasca berlakunya UU Nomor 22 Tahun 2007, serta problematika yang
dihadapi Mahkamah Konstitusi. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah
data primer dan data sekunder. Data primer diambil langsung dari naskah UUD 1945
dan perundang-undangan yang terkait, sedangkan data sekunder, penulis peroleh
dari bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal, makalah
ataupun dari internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Adapun data
primer dan data sekunder diatas dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam
bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, adanya ketidaksesuaian pada
konstitusi mengenai kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah konstitusi dalam
menangani penyelesaian sengketa Pemilukada, terdapatnya beberapa problematika
yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa Pemilukada olah
Mahkamah Konstitusi, serta memunculkan saran agar penanganan penyelesaian
sengketa Pemilukada ke depan lebih efektif.
Kata | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.subject | Implementasi | en_US |
dc.subject | Kewenangan | en_US |
dc.subject | Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia | en_US |
dc.subject | Penyelesaian Sengketa Pemilukada | en_US |
dc.subject | UU Nomor 22 Tahun 2007 | en_US |
dc.title | IMPLEMENTASI KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PEMILUKADA DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2007 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |