| dc.description.abstract | Penelitian ini di latar belakangi oleh perlunya pengkajian lebih mendalam
mengenai Politik Hukum Pengaturan Penyederhanaan Partai Politik Pasca Reformasi
1998 (Studi Tentang Electoral Threshold Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003
Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR. DPRD dan DPRD.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yuridis
politis. Sebagai akurasi data, penulis melakukan wawancara dengan beberapa
narasumber, yaitu: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Dewan
Perwakilan Rakyat, Tokoh-tokoh Partai Politik, Pakar llmu Hukum Tata Negara, dan
Pakar Ilmu Politik.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Electoral Threshold dimaksudkan untuk
mendorong suatu proses demokratisasi di lndonesia pasca reformasi 1998 melalui
penyederhanaan partai politik, penyederhanaan politik dimaksudkan dengan adanya
proses alam iah bagi partai politik peserta pemil ihan umum sehingga kedepannya
secara demokratis mampu melahirkan partai politik yang lebih efektif dan efesien
serta keberadaannya mempakan kehendak rakyat Indonesia. Konfigurasi politik
perumusan Electoral Threshold dalam Undang-undang No. 1 2 Tahun 2003 me1 alui
proses legislasi yang kompromistis dari para politisi di Dewan Perwakilan Rakyat.
Ketentuan Electoral Threshold tersebut muncul dalarn proses tarik menarik
kepentingan partai, dimensi politis tersebut terlihat dari adanya perumusan jumlah
angka pembatasan (threshold) yang besar sehingga berimplikasi pada banyaknya
partai politik yang tidak dapat mengikuti pemilihan urnum. Dalam perspektif legal
formal, Electoral Threshold dalam Undang-undang No.12 Tahun 2003 telah
memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat perpolitikan di lndonesia pasca reformasi
1998, sebab ketentuan Electoral Threshold me~pakan kesepakatan selumh partai
politik yang duduk di Jxmbaga Dewan Perwakilan Rakyat dan perumusannya
melalui proses legislasi yang berdasarkan asas proporsionalitas dan berkeadilan. | en_US |
