BUDAYA HUKUM DESAIN INDUSTRI PENGRAJIN GERABAH/KERAMIK DI PUNDONG

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui Budaya Hukum masyarakat pengrajin gerabah/keramik dengan berlakunya UU No 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Permasalahan yang timbul adalah Bagaimana sikap dan presepsi pengrajin gerabah/keramik terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri di Pundong ? Bagaimana konsekuensi hukum atas sikap dan presepsi pengrajin gerabah / keramik terhadap Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri ?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris dimana hukum merupakan perilaku-perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia yang secara aktual telah dan/atau yang secara potensial akan terpola. Data penelitian dikumpulkan dengan cara terjun langsung atau wawancara dengan teknik Purposive Sampling untuk mendapatkan informasi dan di dukung oleh dokumen/pustaka yaitu peraturan perundangundangan di bidang HKI. Analisis data dilakukan dengan menggunakan deskriptif analitis yaitu data yang dinyatakan oleh reponden secara lisan atau tertulis serta tingkah laku secara nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa penerapan UU Desain Industri di wilayah Panjangrejo belumlah efektif terlihat dari Budaya Hukum masyarakat setempat yang memandang UU Desain Industri terlalu panjang dan membuang waktu untuk melakukan pendaftaran Desain Industri. Sebagai konsekuensi apabila pendesain tidak mendaftarkan produknya tentu tidak mendapatkan perlindungan secara hukum baik dari segi moral maupun ekonomi serta tidak adanya penerbitan sertifikat Desain Industri meskipun para pendesain sudah melampirkan logo maupun label pada keramik/gerabah.