| dc.description.abstract | Pemilihan Umurn yang demokratis adalah pemilu yang dapat
memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk memberikan suaranya,
tidak terkecuali bagi anggota TNI dan Polri. Artinya prinsip-prinsip kedaulatan
rakyat sepenuhnya dipegang teguh oleh bangsa Indonesia dalam tatanan
demokrasi konstitusional yang menjujung tinggi kemerdekaan dan kebebasan
hak-hak pribadi individu selaku manusia Indonesia. Permasalahan yang dikaji
bukan hanya berkaitan dengan boleh atau tidaknya anggota TNI dan Polri untuk
memilih, namun dalam aspek yang lebih luas kita harus menyadari bahwa sebagai
warga negara para anggota TNI dan Polri juga merupakan bagian dari &at
yang memang berhak untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bagian dari
pemenuhan hak asasi manusia. Meskipun demikian problematika ini tidak
mungkin terjadi tanpa ada sebabnya. Untuk itu kita ham melihat terlebih dahulu
dari kacamata historis berkaitan dengan keterlibatan anggota TNI dan Polri pada
ranah politik di masa Orde Baru.
Dalam penelitian hi, kerangka pernikiran teoritis yang digunakan
adalah teori negara hukum dan demokrasi serta HAM. teori negara hukum dan
demokratis merupakan teori yang mengajarkan bahwa hukum dan demokrasi
adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya,
keduanya saling terkait sebagai suatu arah jalankan kehidupan bemegara yang
menempatkan kedudukan yang sama didepan hukum (asas legalitas), menjunjung
tinggi penegakan hukum (supremasi hukum) dan pengakuan hak asasi manusia,
menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), selanjutnya teori HAM digunakan
untuk memberikan pengertian dan gambaran tentang perlindungan hak-hak sipil
politik dengan obyek institusi TNI dan Polri.
Jenis pendekatan penelitian ini adalah pendekatan nomatif dengan
menggunakan peraturan perundang-undangan, dan asas-asas hukum sebagai data
primer, sementara bahan hukum sekunder terdiri atas, buku, majalah, internet,
surat kabar. Selain itu, pendekatan historis juga di gunakan untuk mengungkap
filosofi dan pola pikir yang mempmyai relevansi dengan masa kini, di analisis
dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu datadata yang dibutuhkan
dikurnpulkan kemudian diiasifikasikan dan disistematisasi sebelum dianalisis.
Kesirnpulan atas penelitian ini adalah: pertama, hingga saat ini TNI
dan Polri menurut berbagai peratwan perundang-undangan pemilu masih belum
diberikan hak pilih, kedua, dalam konteks transisi demokrasi dan sistem
demokrasi yang berkembang di Indonesia, salah satu langkah politik yang
didorong dalam reformasi adalah mengembalikan hak memilih prajurit TNI dan
Polri, karena ini merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang tidak
boleh dikebiri oleh undang-mdang atau oleh siapa pun untuk mendapatkan hak | en_US |
