WAKIL MENTERI DALAM KABINET-KABINET INDONESIA ( STUDI TERHADAP PEMBENTUKAN DAN PERGESERANNYA DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA )

Abstract

Penelitian ini berjudul Wakil-Wakil Menteri Dalam Kabinet- Kabinet Indonesia (Studi terhadap pembentukan dan Pergeserannya dalam system Pemerintahan Indonesia ). Penelitian ini dilator belakangi oleh adanya perdebatan tentang pegangkatan Wakil Menteri yang dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono dalam Kabinet Indonesia bersatu Jilid II dengan menggunakan dasar Pasal 10 Undang-Undang No. 29 Tahun 2008. Kontraversi tentang pengangkatan wakil menteri terjadi karena Undang-Undang Dasar 1945 sama sekali tidak mengatur tentang jabaatan Wakil Menteri. Dalam perspektif reformasi, perubahan UUD 1945 mengisyarat kanbahwa penyelenggaraan pemerintahan Negara selalu didasarkan para Prinsip-Prinsip konstitusi yang telah ditetapkan ( prinsip supremasi Konstitusi ), yang menempatkan UUD 1945 sebagai konstitusi dengan derajat paling tinggi. Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang ada di bawah UUD 1945 secara hirarkis tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 itu sendiri. Karena itu menjadi relevan ketika pengangkatan Wakil Menteri oleh Presiden dalam Kabinet Indonesia bersatu jilid II diperdebatkan karena secara limitative tidak diperintahkan UUD 1945 yakni Pasal 17 ayat (4) pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementrian Negara ditur dengan undang-undang .

Permasalahan yang dijawab dengan penelitian adalah, bagaimanakah pengangkatan menteri dan wakil menteri dalam kabinet-kabibet Indonesia ? bagaimanakah eksistensi wakil menteri dalam Kabinet-kabinet Indonesia dan apakah Presiden memiliki kewenangan menbentuk wakil menteri yang secara limitative tidak perintahkan Undang-Undang dasar 1945 serta bagaiman kedudukan walik menteri dalam Struktut organisasi Kementerian Negara?

Penelitian mengenai Wakil Menteri dalam Kabinet-Kabinet Indonsia ( studi terhadap pembentukan dan pergesannya dalam system pemerintahan di Indonesia ). Adalah jenis penelitian hokum kepustakaan dan penelitian hokum normative dengan menggunakan pendekatan historis sosio-legal, yaitu penelitian yang mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan konvensi serta mengkaji aspek sejarah dan situasi social politik dan hukum yang berkembang yang berkaitan dengan permasalahan pembentukan cabinet dan keberadaan Wakil menteri. Penelitian ini juga mencari persamaan dan perbedaan fenomena tertentu dengan mengambil bentuk komparatif. Penelitian diharapkan dapat menjawab kontevesi seputar pengangkatan Wakil menteri saat ini dan akan datang.