| dc.description.abstract | Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah penegak
hukum, mempunyai wewenang t idak sa j a dalam bidang hukum
pidana, akan tetapi oleh undang-undang diberikan kewenangan
dalam bidang hukum perdata dan tata usaha negara sebagai
kuasa khusus negara dan pemerintah; sementara itu ada
Advokat yang secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2003 Tentang Advokat, disebut sebagai penegak hukum,
yang berkiprah didalam dan diluar pengadilan bidang hukum
pidana, perdata, dan tata usaha negara.
Sehubungan dengan ha1 itu ada 2 permasalahan
mendasar yang menggelitik penulis dalam kiprah Kejaksaan
sebagai penegak hukum, sehingga menjadi perhatian dan objek
penelitian penulis, yaitu : Bagaimanakah kedudu kan
Kejaksaan Republik Indonesia sebagai Kuasa Khusus Negara
dan Pemerintah dalam bidang hukum perdata dan tata usaha
negara, dan sinkronisasi peran Kejaksaan sebagai Pengacara
Negara dengan Advokat .
Untuk tidak menimbulkan kerancuan, dan
permasalahan hukum di kemudian hari, maka Kuasa Khusus
kepada Ke j aksaan hendaknya hanya dalam ha1 perbuatan hukum
publik yang dilakukan oleh pemerintah saja, bukan dalam ha1
perbuatan hukum privat, karena Advokat sebayai salah satu
unsur dari aparatur penegak hukum di Indonesia dapat
berbuat lebih independen dan profesional dalam proses dan
sistem peradilan perdata da~ta ta usaha negara.
MI: I I i I i I y~111tj I i IIII ,I~I.1I. 111
penelitian hukum normatif, dengan titik berat kepada rnateri
undang-undang yang mengatur tentanq kedudukan tiCiak:jc~c~~~
:Ii III :: lil~:~I: : I .I( ,111 1'(~111(\111.1i ,111 (l.111 IIII~~.III(I
undang yang rnengatur kedudukan Advokat Indonesia Lid1d111
sistem peradilan Tnclonesi a. Data-data pen11 1 i .s k1lmp111 k,an
rnelalui: studi kepustakaan, sehingga data u Lama yang penulis
gunakan adalah data sekunder bukan data primer. Pendekatan
penelitian adalah menggunakan deskriptif analisis dengan
analisis yang bersifat induktif. | en_US |
