dc.contributor.author | ANDRI KURNIAWAN, 09912408 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-16T09:55:55Z | |
dc.date.available | 2018-07-16T09:55:55Z | |
dc.date.issued | 2015-04-17 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8587 | |
dc.description.abstract | Korupsi adalah sebuah kejahatan yang merusak sendi-sendi ekonomi dan
sosial sehingga perlu penanganan oleh penegak hukum secara efektif dan
sistematis. Efektifitas tersebut menyangkut pola bekerjanya aparat penegak
hukum sedangkan sistematis menyangkut hubungan yang saling menunjang
proses penegakan hukum. Saat ini di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang
memiliki kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yaitu
Kejaksaan, Kepolisian dan KPK. Banyaknya lembaga penyidik yang memiliki
kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana korupsi tersebut dalam
prakteknya seringkali terjadi kompetisi yang mengarah pada ego sektoral dan
tumpang tindihnya kewenangan sehingga dapat menghambat pemberantasan
korupsi serta menggangu sistem peradilan pidana sebagaimana diamanatkan
KUHAP.
Berdasarkan alasan tersebut dalam tesis ini akan diteliti bagaimana arah
politik hukum pembentukan lembaga-lembaga penyidik tindak pidana korupsi
dalam sistem peradilan di Indonesia serta apakah kewenangan lembaga-lembaga
penyidik tersebut dalam melaksanakan kewenangannya menunjang efektifitas
bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk mengetahui hal tersebut
didalam penulisan tesis ini penulisi melakukan penelitian dengan menggunakan
metode pendekatan normatif empirik berupa penelitian peraturan perundangundangan,
kepustakaan dan juga wawancara dengan penyidik, penuntut maupun
ahli hukum pidana dalam tindak pidana korupsi yang terkait dengan implementasi
praktek peradilan, sehingga hasil penulisan tesis ini dapat bermanfaat secara
teoritis maupun praktis. | en_US |
dc.publisher | UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA | en_US |
dc.subject | Politik Hukum | en_US |
dc.subject | Pembentukan Lembaga-Lembaga Penyidik | en_US |
dc.subject | Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia | en_US |
dc.title | POLITIK HUKUM PEMBENTUKAN LEMBAGA-LEMBAGA PENYIDIK TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |