| dc.description.abstract | Judul penelitian ini adalah "Penjabaran Asas Kedaulatan Rakyat Dalam W D
1945 : Analisis Hukum Terhadap UUD 1945 Hasil Perubahan". Penelitian ini adalah
penelitian hukurn normatif yang sepenuhnya meneliti objek literatur (kepustakaan),
dengan dasar pijak teori kedaulatan rakyat dan konstitusi sebagai teori pokok (grand
theory) serta teori perundangan-undangan sebagai alat analisis. Pendekatan penelitian ini
dititikberatkan pada pendekatan yuridis, disamping pendekatan historis dan politis. Sebab
kajian utamanya adalah kedaulatan rakyat sebagai asas yang terkandung dalam
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. yang merupakan objek llmu Hukum Tata
Negara, serta pengaruh-pengaruh historis dan politisnya.
Penelitian ini adalah wujud perhatian terhadap arti penting kedaulatan rakyat.
Karena kedaulatan rakyat adalah yang terbaik diantara jenis-jenis kedaulatan yang ada di
dalam teori hukum. Kedaulatan rakyat adalah bentuk lain dari demokrasi, yaitu
pemerintahan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Yaitu sistem yang dijadikan dasar
oleh kebanyakan negara di dunia, sebab demokrasi telah dinyatakan sebagai narna yang
paling baik dan wajar untuk semua organisasi.
Di Indonesia Kedaulatan Rakyat adalah kata yang penting dan keramat sebab
merupakan Cita Hukurn (rechtsidee). Kedaulatan Rakyat juga disebut sebagai Norma
Hukurn Tertinggi. Selain itu, Kedaulatan Rakyat juga disebutkan secara eksplisit pada
Pasal 1 Ayat (2) UCrD 1945 sehingga ia harus dilaksanakan, ditaati dan mengikat semua
orang baik pemerintah, lembaga negara, lembaga masyarakat termasuk warganargara.
Dernikian penting kata Kedaulatan Rakyat bagi bangsa Indonesia, baik secara ideologis,
philosopis, historis dan yuridis sehingga perlu ditelaah bagimana ia dijabarkan kedalam
pasal-pasal didalam UUD 1945 hasil perubahan, agar dapat dimengerti bagaimana
bentuknya, bagimana ia seharusnya dilaksanakan dan lembaga-lembaga apa saja yang
terkait dengannya. Oleh karena itu, untuk menyelidiki pemgaruh perubahan UUD 1945
terhadap kedaulatan rakyat, maka penelitian ini dilaksanakan. Penelitian ini bertujuan
untuk mengkaji Bagaimana prinsip kedaulatan rakyat di jabarkan dalam UUD 1945
setelah perubahan serta apakah penjabaran tersebut sesuai dengan asas-asas dan norma
hukurn yang seharusnya berlaku di Indonesia.
Dari hasil penelitian yang telah dilakuakn, ternyata perubahan UUD 1945 yang
telah dilaksanakan oleh MPR-RI periode 1999-2004 secara empat tahap yaitu 1999;
2000; 2001 dan 2002 telah menyebabkan peningkatan kuantitatif dan kualitatif terhadap
naskah UUD 1945 secara signifikan. Dilihat dari lamanya waktu, kualitias personil
pelaku serta proses dan prosedur perubahan yang telah dilakukan, dapat dikatakan
peningkatan tersebut sangat drastis dan sangat tidak proporsional. Terutama perubahan
Pasal 1 ayat (2) dan refleksi penjabarannya didalam pasal-pasal yang merupakan isi dari
UUD 1945 yang menyebabkan kedaulatan rakyat menjadi abstrak, tak jelas eksistensi
lembaga mana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kedaulatan rakyat tersebut.
Disamping itu perubahan tersebut apabila dilihat dari pola hubungan antar dan antara
lembaga-lembaga Negara, justru memunculkan DPR sebagai lembaga yang sangat
dominan. Perubahan UUD 1945 telah menyebabkan kekuasaan menumpuk kepada
legislatif akibat fungsi legislasi yang mengatur hampir setiap sendi kehidupan Negara,
padahal disisi lain lembaga DPR adalah lembaga yang paling banyak digugat fungsi dan
perannya oleh masyarakat kebanyakan, yang nota bene adalah pemegang kedaulatan
tertinggi di Indonesia. | en_US |
