ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

Abstract

Jein Djauhari ANALISIS KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PENJATUHAN SANKSI KEBIRI PADA PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK. Tesis ini mengajukan dua pertanyaan sebagai rumusan permasalahan: 1) Apa dasar Pembentukan sanksi kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak; 2) Bagaimana keberadaan sanksi kebiri dalam kebijakan hukum pidana? Pertanyaan ini bertujuan untuk menemukan dan menjelaskan dasar penjatuhan sanksi dan keberadaan sanksi kebiri tersebut dalam kebijakan hukum pidana. Penelitian tergolong pada tipologi penelitian normatif/doctrinal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (satute approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach). Objek penelitian ini adalah sanksi kebiri yang termuat dalam Perppu No 1/2016 yang kini telah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. Data yang digunakan dalam tesis ini adalah terdiri dari bahan hukum primer (norma dasar, peraturan dasar, perturan perundang-undangan, doktrin), bahan hukum sekunder (Buku, Jurnal dan sumber lainnya), bahan hukun tersier (kamus hukum, ensklopedi). Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan. Bahan akan dianalis dengan cara deskriptif (gambaran) dan preskriptif (penilaian). Penelitian ini menemukan bahwa ada kegentingan memaksa berdasarkan alasan sosiologis dan yuridis terkait dengan dasar dibentuknya kebijakan hukum pidana penjatuhan sanksi kebiri. Bahwa kejahatan seksual merupakan fenomena baru dan meningkat secara signifikan. Secara yuridis sanksi didalam UU Perlindungan Anak belum mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Selanjtunya penelitian ini juga menumukan bahwa kebijakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip yang seharusnya dijadikan nilai dasar pembentukan hukum yang lebih baik dimasa mendatang, yakni prinsip pemidanaan, Hak Asasi Manusia dan Etika Kedokteran.