dc.contributor.author | BAMBANG IMAM PURWANTO, 98 1\11 0064 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T21:49:03Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T21:49:03Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8567 | |
dc.description.abstract | Penelitiail ini inengltaji fungsi pellgawasail DPRD terhadap pelalcsanaa~i
Peraturan Daerah oleh eltseltutif dan studi Itasus adalah Peraturan Daerah Nomor 10
Tal~un 1992.
Peraturan Daerah merupakan ltebijakan l'el~lerintal~ Daerali yang dituangltan
dalall~ Peraturan yang disebut Peraturan Daerali, dan beslakii mengilcat Itepacla
nlasyarakat di ruang linglcup berlaltunya Peraturan Daerah tersebut.
I<ebi.jakan pellibangunall yang dituangltan dalam Peraturan Daerah adalah
terillasuk berkaitan dengall Negara Illdonesia adalah negara hulcu~n, segala tindalean
lteputusan atau kebijakali pembangunan di segala bidang harus berdasarltan atas
hukum .
Hukum itu sendiri termasuk Peraturan Daerah perlu ditegaltkan dengan harapall
pelaltsanaan pelnbangunan yailg telah cliprogramltan pemerilitali claesali clapat
bej alan dengall lal~car.
Peraturan Daeral~d i ltabupaten dibuat dail disahkan ole11 Bupati Kepala Dae1.al.1
bersalna DPRD Icabu~paten, Bupati Icepala Daerah sebagai unsur pclalcsanaan
Peraturan Daerah dan DPRD lcabupaten sesuai tugas clan wcwcnangllya (viclc : I'asal
18 ayat (1) Undang-Undang lVolnor 22 Taliun 1999) scbagian cliantarallya aclalali
nlelaksailaltail pengawasan terhadap pelaltsanaall Peratwan Daeral~ dan I<eputusan
Bupati.
Pengawasall DPRD terhadap
pelaksatlaan Peraturan Daerah adalah peranan yang sangat penting dalam sanglca
penyelenggaraan Otollollli Daerah, sebab dengan alttif~lya pengawasal~ tersebut
pelaltsanaao penlbangunall yang dipsogsamltan tertuang dalam Pesat~uan Daei~~li
adalah sesuai dengall yang diamanatlcan dalam Peraturan Daesah.
Ternyata dalaln pellelitiail yang penulis laltultan di Icabupaten Tuban, hasilnya
dapat disilllpullcall bahwa pelaksallaall pengawasan DPRD Icabupaten Tuban
telhadap pelaksanaan Peraturan Daerah (Studi ltasus : Pesaturan Daerah Nomor 10
~ahun 1992) sangat lllinimal seltali, sehingga pelaltsanaan Peraturan Daelah ole11
eltsekutif adalah cenderung menyimpang-atau bahltan menyimpang tidak sesuai
dengall yang telah diamanatkan ole11 Peraturan Daerali. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.title | FUNGSI PENGAWASAN OLEH DPRD TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH OLEH EKSEKUTIF (Kasus : PERDA Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 1992) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |