dc.contributor.author | PARDOYO, 04 M 0019 | |
dc.date.accessioned | 2018-07-13T21:37:47Z | |
dc.date.available | 2018-07-13T21:37:47Z | |
dc.date.issued | 2006-01-07 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/8552 | |
dc.description.abstract | Setelah perubahan W D 1945 khususnya Pasal 23 ULTD 1945 yang
mengatur tentang kedudukan, peran dan fungsi BPK menjadi berubah dengan
adanya aturan baru ddam Pasal 23E-23G UUI) 1945 setelah perubahan yang
mengatur tentang eksistensi BPK sebagai satu-satunya lembaga tinggi negara
yang mengatur tentang pemeriksaan dan mengawasi keuangan negara. Setelah
perubahan W D 1945, khususnya dengan adanya Pasal23E-23G ini menjadikan
tuntutan dan tantangan bagi BPK untuk bisa bekerja sebagaimana mestinya yang
telah diamanatkan oleh konstitusi UUIT 1945. Qengan adanya ketentuan Pasal
23E-23G tersebut menjadikan BPK sebagai lembaga inspektif ataupun sebagai
lembaga eksaminatif di bidang keuangan negara. Paling tidak dengan adanya
ketentuan baru dalam Pasal 23E-23G setelah perubahan UUD 1945 tersebut,
menjadikan jelas kedudukan, peran dan fungsi BPK dibandingkan dengan
lembaga-lembaga pemeriksa keuangan lainnya yang masih ada seperti halnya
BPKP. Begitu juga BPK hendaknya dapat menemukan konsepnya yang ideal
sebagai lembaga tinggi negara pemeriksa keuangan dalam sistem ketatanegaraan
Indonesia di masa kini maupun di masa yang akan datang. | en_US |
dc.publisher | Universitas Islam Indonesia | en_US |
dc.title | KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI BPK (BADAN PEMERIKSA KEUANGAN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN UUD 1945 | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |