PENGANGKATAN ANAK SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Abstract

Pengangkatan anak akhir-akhir ini masih dipilih oleh masyarakat sebagai pilihan untuk memiliki anak. Motivasi serta tujuan yang berbeda-beda menjadi landasan dalam hal pelaksanaanya. Beberapa dari motivasi itu menjadikan suatu peraturan tidak dijalankan atau dilaksanakan dengan baik dan benar, sehingga menyebabkan terjadinya penyimpangan hukum seperti melakukan pengangkatan anak yang tidak melalui penetepan dari Pengadilan. Hal ini menjadi bertetangan dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana praktek pengangkatan anak yang sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku serta akibat hukum pengangkatan anak dalam upaya pemenuhan hak atas identitas anak yang tidak melalui penetapan pengadilan. Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian yang bersifat normatif dan pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan soiologis. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya pengangkatan anak yang tidak disahkan dengan penetapan pengadilan berakibat hukum hubungan hukum antara anak angkat dan orangtua angkatnya menjadi tidak terjadi yang artinya bila nanti dikemudian hari terjadi masalah atau sengketa masing-masing pihak, maka keduanya tidak dapat saling menggungat di muka Pengadilan oleh sebab itu hak dan kewajiban dari masingmasing pihak tidak dapat dituntut ke Pengadilan, dan beberapa akibat-akibat hukum lainnya. Untuk masalah bentuk perlindungannya, bagi anak angkat berhak atas status yang legal.