PERAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN PERKUMPULAN BERBADAN HUKUM

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum serta konstruksi ideal format atau bentuk Akta Perkumpulan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan teknik pengumpulan atau pengolahan data telaah kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber terkait. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, yaitu dengan cara menganalisis data-data yang telah dikumpulkan, kemudian disusun dalam suatu bentuk karya ilmiah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris dalam membuat Akta Pendirian Perkumpulan yang berbadan hukum berlandaskan pada Pasal 1653-1665 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Staatsblad 1870 Nomor 64, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 dan Rancangan Undang-undang Perkumpulan. Peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perkumpulan terdapat pada Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Pendahuluan Perkumpulan dimana Notaris harus berinovasi dan berkreasi dalam menentukan isi dari akta Perkumpulan. Konstruksi ideal bentuk atau format akta Perkumpulan mengacu pada ketentuan peraturan yang berlaku dan RUU Perkumpulan. Namun, regulasi tersebut dipandang belum cukup sehingga Notaris menggunakan akta Yayasan sebagai patokan dalam membuat akta Perkumpulan. Notaris dalam mengatasi permasalahan tersebut diperlukan pemahaman mendasar tentang landasan hukum yang berlaku saat ini dan yang akan berlaku tentang Perkumpulan. Kemudian, pembentuk peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera mengesahkan Undang-undang Perkumpulan yang nantinya akan menjadi solusi bagi Perkumpulan dalam mendapatkan payung hukum yang jelas.