| dc.description.abstract | Pemilihan kepala daerah secara langsung telah mewarnai dinamika demokrasi dan ketatanegaraan di Indonesia. Pemilihan secara langsung melahirkan sebuah legalitas terhadap dinasti politik. Seorang kepala daerah dan keluarganya dapat saling berganti mengisi jabatan kepala daerah secara turun-temurun. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi dinasti politik semakin masif, catatan demi catatan kepala daerah dari kalangan dinasti politik terlibat kasus hukum dan diantaranya menjadi terpidana. Perumusan masalahnya adalah, Pertama, bagaimana problematika hukum dinasti politik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi? Kedua, Bagaimana konsep pengaturan dinasti politik dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Indonesia? Adapun penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dengan fokus kajian Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sumber data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen dan analisis data dengan sistem dekriptif-kualitatif. Pendekatan yang digunakan ada tiga yaitu pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil analisis menyimpulkan, bahwa, pertama, terkait pasca putusan MK dinasti politik semakin masif dan koruptif. Kedua, berangkat dari putusan MK beserta implikasi yuridisnya tersebut, penulis mengusulkan adanya revisi Undang-undang No 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terutama dalam hal dan persyaratan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah. | en_US |
