PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEMENUHAN HAK KONSUMEN IKLAN DISKON HARI BELANJA ONLINE NASIONAL DI SITUS JUAL BELI ONLINE

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan konsumen dan pertanggung jawaban pelaku usaha dan pengelola website atas pemenuhan hak informasi iklan diskon hari belanja online nasional di situs jual beli online atau e-commerce. Rumusan masalah yang diajukan yaitu Bagaimana perlindungan konsumen atas pemenuhan hak informasi iklan diskon hari belanja online nasional di situs jual beli online? Dan Bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha dan pengelola website atas pemenuhan hak informasi diskon saat hari belanja online nasional di situs jual beli online?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan buku maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan maupun lapangan diolah dan dianalisis dengan bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma positif. Dari data yang diperoleh, penulis akan mencocokan dan menganalisis data dengan peraturan yang berlaku guna memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian. Hal ini dilakukan guna memperoleh gambaran penerapan Undang-Undang yang berlaku dalam masyarakat dan meninjau apakah seluruh peraturan telah dilaksanakan secara benar. Penelitian ini diharapkan akan menjadi masukan positif, koreksi dan pembaharuan peraturan kedepan. Hasil studi ini menunjukan bahwa pelaku usaha masih melakukan praktik usaha dengan tidak sehat dengan tidak memberikaan perlindungan hukum sesuai dengan UUPK dan tidak memberikan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha. Hal ini mengakibatkan konsumen sulit mendapatkan kepastian dalam hal jaminan hak-hak konsumen yang seharusnya dipenuhi dan tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha.