| dc.description.abstract | Pesatnya perkembangan zaman memunculkan fenomena dalam dunia bisnis, salah satunya adalah berdirinya perusahan-perusahaan grup yang menguasai perekonomian pada suatu negara. Besarnya kapasitas perusahaan menuntut perusahaan grup ini mendirikan anak-anak perusahaan berbadan hukum mandiri yang di kendalikan oleh induk perusahaaan. Kewenangan untuk mengendalikan tersebut menimbulkan permasalahan hukum, yaitu karena antara induk dan anak merupakan suatu entitas terpisah, akibatnya terdapat pihak yang superior dan inferior di dalamnya. Sehingga muncul permasalahan siapa yang akan bertanggungjawab ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak perusahaan . Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap teori hukum dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa induk perusahaan dapat bertanggungjawab secara pidana atas perbuatan pidana anak perusahaan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan logis dan teori-teori pertanggungjawaban pidana korporasi yang menyatakan hubungan pertanggungjawaban pidana Induk terhadap tindak pidana anak perusahaan terjadi karena adanya pencampuran personalitas. Akibatnya anak perusahaan tidak lagi eksis karena seluruh kebijakan dan kegiatan bisnis di tentukan secara sepihak oleh Induk perusahaan. Oleh karena itu tidak ada titik pembeda diantara keduanya menyebabkan kedua perseroan tersebut dianggap sebagai perseroan tunggal. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang untuk melakukan revisi terhadap undang-undang seperti UU TIPIKOR, UU PPLH, atau Undang-Undang lainya yg bersinggungan dengan kepentingan masyarakat umum, revisi tersebut diantaranya adalah penegasan terhadap subjek delik pada perusahaan grup seperti induk perusahaan atau anak perusahaan. Selain itu juga perlu adanya pemahaman kepada penegak hukum bahwa induk perusahaan sebagai titik sentral perusahaan grup dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan anak perusahaanya berdasarkan yurisprudensi dan teori-teori pertanggungjawaban pidana. | en_US |
