PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG MERUGIKAN KONSUMEN

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pengguna kosmetik baik secara normatif maupun empirik terhadap peredaran kosmetik yang merugikan bagi konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen. Rumusan masalah yang diajukan yaitu 1)Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen? 2)Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data penelitian diperoleh dengan cara wawancara konsumen pengguna kosmetik, pelaku usaha, serta wawancara kepada staf BPOM Yogyakarta dan studi pustaka. Analisis sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi, dan Keputusan Kepala badan pengawas obat dan makanan, pelaksanaan masih belum berjalan baik khususnya pengawasan mengenai produksi dan peredaran kosmetik. Pelaku usaha belum sepenuhnya bertangungjawab atas produk dan penggunaan kosmetik yang merugikan konsumen. Penggunaan kosmetik yang merugikan bagi konsumen dan membahayakan yang mengancam kesehatan konsumen dapat dilakukan dengan penerpan sanksi dan ganti rugi oleh pelaku usaha yang memproduksi kosmetik berbahaya yaitu berupa pencabutan izin edar kosmetik dan izin produksi kosmetik, penarikan produk kosmetik dari peredaran.