PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN MAGELANG

Abstract

Negara sebagai subyek hukum utama yang juga merupakan subyek hukum hak asasi manusia memiliki kewenangan untuk bertanggung jawab melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Dalam hal ini penyandang disabilitas menjadi kaum yang sangat rentan akan pelanggaran hak asasi manusia. Khususnya dalam hak atas pekerjaan. seperti dalam penelitian ini, dimana menguraikan bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan membuat berbagai peraturan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para penyandang disabilitas ini. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa penyandang disabilitas juga memiliki kedudukan yang sama dengan individu yang lain. Maka dari itu para penyandang disabilitas ini juga harus mendapatkan perlindungan akan hak-hak yang dimilikinya. Untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang, dalam penelitian ini dilakukan penelitian langsung dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait. Seperti, Dinas Sosial Kabupaten Magelang, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang, dan 4 (empat) perusahaan yang berada di Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang yang seharusnya berperan untuk menjamin pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas, justru tidak dilakukan secara maksimal. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemerintah Kabupaten Magelang telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam hal hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas. hasil tersebut didapat dari gambaran umum bagaimana kondisi pemenuhan hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Magelang.