Desain Pengaturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah sebagai Implikasi dari Pemisahan Pemilu Lokal dan Nasional

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis desain pengaturan pengisian jabatan kepala daerah akibat dari pemisahan pemilu lokal dan nasional pada putusan Mahkamah Konstitusi No.135/PUU-XXII/2024. Permasalahan penelitian ini yakni pengisian jabatan kepala daerah di era transisi yang diisi dengan mekanisme pengangkatan Penjabat sementara (Pj) yang telah mendegradasi kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi di Indonesia khusus pada tingkat lokal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian penjabat kepala daerah telah terbukti merenggut hak kedaulatan rakyat di tingkat lokal di seluruh wilayah provinsi, kabupaten dan kota di Indonesia akibat dari pengisian Pj kepala daerah pasca keserentakan pemilu tahun 2024 selain itu terdapat berbagai permasalahan seperti krisis legitimasi demokrasi, tidak transparan dan akuntabel, krisis dasar hukum serta sentralisasi kewenangan pemerintahan pusat dengan demikian dalam merespon pemisahan pemilu lokal dan nasional pada Putusan MK.135/PUU-XXII/2024 akan terjadi lagi pada tahun pemilu 2029. Oleh karena itu diperlukan regulasi rekayasa konstitusional sebagai mekanisme dalam pengisian jabatan kepala daerah di masa transisi akibat dari pemisahan pemilu lokal dan nasional agar mengembalikan hak kedaulatan rakyat dan hak otonomi daerah secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang demokrasi.