Show simple item record

dc.contributor.authorHusna, Aulia Ghina
dc.date.accessioned2026-09-08T04:52:50Z
dc.date.available2026-09-08T04:52:50Z
dc.date.issued2026
dc.identifier.urihttps://dspace.uii.ac.id/123456789/66862
dc.description.abstractPerseroan Terbatas dalam menjalankan usahanya tidak selalu berjalan lancar, oleh karenanya perseroan dapat dibubarkan menimbulkan proses likuidasi. Kurangnya regulasi mengenai likuidasi dapat menimbulkan kekosongan hukum, seperti khususnya mengenai kedudukan hukum likuidator lama sebelum digantikan oleh likuidator baru dan terdapat juga permasalahan mengenai ketepatan putusan hakim yang memerintahkan pembayaran kepada kreditor padahal kekayaan PT digunakan untuk melunasi hutang. Metode penelitian yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan pendekatan konseptual. Analisis yang didapat dari penelitian ini adalah likuidator baru harus tetap mengikuti keputusan likuidator lama apabila keputusan tersebut sesuai dengan undang undang dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hasil analisis untuk pertimbangan hukum hakim yang memerintahkan pembayaran kepada kreditor adalah benar dikarenakan likuidator baru tersebut melakukan pelanggaran dengan menggunakan kekayaan PT untuk melunasi hutang pihak lain. Saran yang diharapkan adalah adanya dorongan pemerintah untuk membentuk Undang-Undang yang mengatur likuidasi dan likuidator secara komprehensif.en_US
dc.publisherUniversitas Islam Indonesiaen_US
dc.subjectPergantian Likuidator, Keputusan Likuidator, Pertimbangan Hukum Hakim, Likuidasien_US
dc.titleAnalisis Yuridis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Sengketa Likuidasi Perseroan Terbatas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 579/PDT/2015/PT.DKI)en_US
dc.typeThesisen_US
dc.Identifier.NIM22410680


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record