Tinjauan Hukum terhadap Status dan Penyalahgunaan Tanah Kas Desa melalui Mekanisme Penyewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstract

Tanah Kas Desa (TKD) di Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki karakteristik hukum yang khas karena sebagian besar berasal dari Sultan Ground dan Pakualaman Ground yang secara historis merupakan milik Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman. Penelitian ini mengkaji pertimbangan hukum hakim mengenai status hukum tanah kas desa dalam putusan tindak pidana korupsi serta menganalisis apakah penyewaan tanah kas kalurahan yang tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Gubernur DIY Nomor 24 Tahun 2024 dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 604 UU Nomor 1 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, sosiologis, dan komparisi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mempertimbangkan TKD sebagai tanah berkarakter khusus yang terkait keistimewaan DIY dan pemanfaatannya wajib memenuhi ketentuan administratif. Penyalahgunaan TKD dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila terpenuhi unsur penyalahgunaan kewenangan, keuntungan melawan hukum, dan kerugian keuangan negara, namun masih diperlukan harmonisasi antara hukum keistimewaan DIY, hukum desa, dan hukum tindak pidana korupsi.