Bentuk Perlindungan Hukum Pembeli Terhadap Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah Kas Desa di Kelurahan Candibinangun Pakem Sleman yang Batal Demi Hukum

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjanjian jual beli hak atas tanah kas desa serta bentuk perlindungan hukum bagi pembeli yang mengalami kerugian akibat permasalahan pemanfaatan tanah kas desa. Permasalahan dalam penelitian ini muncul karena adanya transaksi jual beli properti yang dibangun di atas tanah kas desa sehingga menimbulkan persoalan hukum terkait status tanah dan perlindungan terhadap pembeli. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan pihak yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menghubungkan hasil wawancara, fakta lapangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli hak atas tanah dalam pemanfaatan tanah kas desa menimbulkan persoalan hukum terkait syarat sah perjanjian, khususnya mengenai sebab yang halal sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pembeli belum terlaksana secara optimal karena masih terdapat pembeli yang mengalami kerugian serta tidak memperoleh kepastian hukum terkait penyelesaian transaksi. Perlindungan hukum preventif dan represif terhadap pembeli masih memerlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih efektif. Saran peneliti adalah perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap pemanfaatan tanah kas desa, peningkatan keterbukaan informasi oleh penjual kepada pembeli, serta optimalisasi perlindungan hukum bagi pembeli agar tercipta kepastian dan keadilan dalam transaksi properti.