Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Uji Formil: Analisis Konsep Partisipasi Publik Dalam Putusan Nomor. 81/81/PUU-XXIII/2025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 81/PUU-XXIII/2025 terkait pengujian formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Fokus utama kajian ini adalah mengevaluasi kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi tersebut dengan pisau analisis teori A Ladder of Citizen Participation dari Sherry R. Arnstein serta doktrin meaningful participation. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian formil tersebut dengan pertimbangan bahwa proses pembentukan undang-undang telah memenuhi tahapan administratif dan asas keterbukaan melalui berbagai forum seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) serta akses informasi digital. Namun, terdapat pembelahan pendapat (judicial dissensus) yang signifikan di mana empat Hakim Konstitusi menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Mereka menilai adanya cacat prosedural fundamental akibat singkatnya waktu pembahasan (hanya 9 hari) dan terbatasnya aksesibilitas dokumen krusial seperti Naskah Akademik dan draf RUU. Berdasarkan analisis teori tangga partisipasi Arnstein, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU TNI Nomor 3 Tahun 2025 dinilai masih berada pada level Tokenism (partisipasi simbolik), tepatnya pada anak tangga Informing (penyampaian informasi) dan Consultation (konsultasi), di mana aspirasi publik tidak memiliki daya tawar nyata dalam memengaruhi substansi norma. Penelitian ini menyisipkan kesimpulan adanya kecenderungan Mahkamah dalam mempertahankan paradigma autocratic legalism yang mengutamakan kepastian hukum formil di atas keadilan deliberatif substantif.