| dc.description.abstract | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya legalitas bangunan gedung instansi
pemerintah sebagai instrumen pengendalian tata ruang dan kepastian hukum,
khususnya pada pembangunan Gedung Transformasi Digital STMM MMTC
Yogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan
perizinan pembangunan gedung tersebut serta alasan yuridis dipersyaratkannya
perizinan dalam pembangunannya. Metode penelitian yang digunakan adalah
yuridis empiris yang mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan di
lapangan. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui
wawancara serta data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa penyelenggaraan perizinan STMM MMTC dilakukan melalui pemenuhan
dokumen PKKPR, rekomendasi ketinggian KKOP, dan pertimbangan teknis
pertanahan, meski masih terdapat kendala pada belum tersedianya dokumen
lingkungan (AMDAL) hingga akhir tahun 2025. Perizinan tersebut dipersyaratkan
sebagai instrumen pengarah guna menjamin keselamatan navigasi udara,
kesesuaian tata ruang, serta memberikan legitimasi hukum atas aset negara. Penulis
menyimpulkan bahwa meskipun koordinasi antar-instansi telah berjalan baik,
pemenuhan kewajiban administratif substantif terkait lingkungan perlu segera
diakselerasi untuk mencapai kesempurnaan legalitas yang tahan terhadap uji hukum
administrasi negara. | en_US |
