| dc.description.abstract | Penelitian ini berangkat dari paradoks pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
(TJSL) pada industri semen yang secara inheren berisiko tinggi terhadap degradasi ekologis.
Studi ini berfokus pada PT SCG Indonesia, dengan temuan awal berupa indikasi pencemaran
lingkungan, keterbatasan transparansi dokumen AMDAL, serta pelaksanaan TJSL yang
cenderung bersifat karitatif jangka pendek dan minim partisipasi masyarakat. Kondisi tersebut
menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam UU No.
40 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, dan UU No. 32 Tahun 2009 dengan efektivitas
implementasinya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk implementasi
serta mengukur efektivitas kewajiban hukum TJSL PT SCG Indonesia berbasis kerangka
Environmental, Social, and Governance (ESG) 4 Plus. Metode yang digunakan adalah
penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, perundang-undangan, dan
konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT SCG Indonesia telah mengintegrasikan
kepatuhan hukum ke dalam strategi korporasi melalui kerangka ESG 4 Plus. Secara empiris,
perusahaan tidak hanya memenuhi standar kepatuhan minimal, tetapi juga melampauinya
melalui inovasi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) dan transformasi pendekatan TJSL dari
filantropi menuju pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian melalui program Gerakan
Desa Berdikari (GESARI). Dalam perspektif kepatuhan hukum H.C. Kelman, praktik tersebut
mencerminkan pergeseran dari tahap compliance menuju internalization. Efektivitas sosiologis
juga diperkuat oleh keterlibatan masyarakat dalam seluruh tahapan program, sebagaimana
diukur melalui parameter partisipasi Cohen dan Uphoff. Meskipun demikian, untuk menjamin
keberlanjutan dan akuntabilitas jangka panjang, perusahaan masih perlu memperkuat desain
strategis serta mengembangkan instrumen pengukuran dampak yang lebih komprehensif dan
terukur. | en_US |
