Analisis Pemotongan Upah Pekerja Untuk Tapera Terhadap Kesejahteraan Pekerja (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XXII/2024)

Abstract

Tempat tinggal yang layak merupakan hak konstitusional setiap warga negara sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam upaya mewujudkan hak tersebut, pemerintah membentuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 sebagai instrumen kebijakan untuk menghimpun dana jangka panjang dalam penyediaan pembiayaan perumahan bagi masyarakat pekerja. Namun, kebijakan ini menimbulkan polemik karena kewajiban iuran sebesar 3% dari gaji pekerja dinilai menambah beban ekonomi, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah, serta belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif untuk menganalisis kesesuaian kebijakan Tapera terhadap amanat konstitusi serta membandingkannya dengan sistem Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) di Malaysia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Tapera memiliki dasar hukum yang kuat sebagai perwujudan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyat, pelaksanaannya masih menimbulkan persoalan keadilan dan efektivitas, terutama dalam hal proporsionalitas iuran dan transparansi pengelolaan dana. Berbeda dengan Malaysia yang menerapkan sistem iuran bervariasi dan pembagian rekening tabungan yang lebih fleksibel, Tapera masih bersifat seragam tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi peserta. Diperlukanya evaluasi terhadap mekanisme pemotongan upah serta peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana agar kebijakan Tapera benar-benar selaras dengan prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan konstitusional.