Implikasi Perubahan Kedudukan dan Kewenangan Badan Perwakilan Desa Menjadi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Pengawasan Kinerja Kepala Desa dan Pemerintah Desa di Masa Reformasi

Abstract

Penelitian ini menganalisis mengenai implikasi perubahan kedudukan dan kewenangan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan kinerja kepala desa dan pemerintah desa. Kajian ini bertujuan untuk tiga hal, yaitu: (1) mengetahui latar belakang perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa; (2) mengetahui implikasi perubahan kewenangan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengawasan pemerintah desa; dan (3) menyusun konsep Badan Permusyawaratan Desa sebagai parlemen desa yang demokratis. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, perubahan Badan Perwakilan Desa menjadi Badan

Permusyawaratan Desa merupakan bentuk penyesuaian dengan kondisi sosial- politik desa dan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa serta penguatan nilai

nlai budaya lokal desa yaitu musyawarah dan mufakat. Kedua, perubahan regulasi justeru melemahkan kewenangan BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa, sehingga prinsip demokrasi desa dan prinsip good governance tidak berjalan optimal. Ketiga, konsep yang ideal bagi BPD sebagai parlemen desa yang demokratis yaitu berkedudukan sejajar dengan kepala desa dengan diberikan kewenangan yang utuh dalam tiga fungsi utamanya yaitu fungsi legislasi, aspirasi dan pengawasan sehingga terwujudnya check and balance dalam pemerintahan desa.