Tanggung Gugat Atas Wanprestasi dalam Perjanjian Pembangunan Rumah oleh Pengembang (Studi Kasus PT. Daratan Group Indonesia)

Abstract

Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara para pihak berdasarkan itikad baik untuk mencapai tujuan tertentu, yang diatur dalam KUH Perdata serta peraturan terkait lainnya. Penelitian ini membahas kasus wanprestasi dalam perjanjian pembangunan rumah antara pengembang dan kontraktor di proyek Artha Town House Purwomartani. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk tanggung gugat atas wanprestasi oleh pengembang serta mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh kontraktor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan perundang-undangan, serta analisis data secara deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah melakukan wanprestasi berupa tidak membayar tagihan sesuai dengan ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK). Oleh karena itu, pengembang memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi dan litigasi yang diatur dalam Pasal 11 SPK Nomor 001/SPK/ATP/V/2023. Rekomendasi hukum yang diberikan meliputi: pertama, pengembang diharapkan mengupayakan untuk melaksanakan prestasi berupa pembayaran tagihan, melaksanakan hasil mediasi disertai dengan itikad baik untuk dapat melakukan penyelesaian sengketa hukum; kedua, kontraktor disarankan menempuh upaya non-litigasi seperti mediasi sebelum membawa perkara ke pengadilan, sesuai Pasal 11 SPK dan dengan mempertimbangkan yurisdiksi pengadilan.