• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Berat Terhadap Terdakwa Tanpa didampingi Penasihat Hukum

    Thumbnail
    View/Open
    21410758.pdf (1.889Mb)
    21410758 Bab 1.pdf (397.4Kb)
    21410758 Daftar Pustaka.pdf (323.5Kb)
    Date
    2025
    Author
    Fajri, Muhammad Syawalul
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman berat kepada terdakwa tanpa bantuan penasihat hukum. Analisis dilakukan untuk memperoleh jawaban atas dua pertanyaan: (1) bagaimana pertimbangan hakim digunakan dalam memutus perkara pidana berat tanpa bantuan penasihat hukum; dan (2) menganalisis implikasi dan upaya hukum yang dapat ditempuh terdakwa apabila dijatuhi hukuman tanpa bantuan penasihat hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan pendekatan perundang-undangan, dan didukung oleh analisis putusan pengadilan doktrin hukum, dan wawancara pos bantuan hukum pengadilan negeri sleman. Hasil penelitian ini, Pertama menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana berat didasarkan pada aspek keputusan personal seorang hakim. Ketiadaan penasihat hukum menyebabkan terdakwa tidak mendapatkan pendampingan oleh pihak yang kompeten secara hukum, hal ini bertentangan dengan asas peradilan yang adil dan asas bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Kedua, Implikasi dari pelanggaran hak-hak terdakwa menciptakan potensi bagi keputusan yang cacat hukum baik secara formal maupun substantif dan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi terdakwa. Terdakwa yang mengalami pelanggaran haknya akibat tidak didampingi kuasa hukum selama proses hukum berlangsung, dapat menempuh langkah-langkah berupa upaya hukum luar biasa, seperti Peninjauan Kembali di samping itu atau pengujian konstitusionalitas di Mahkamah Konstitusi.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/60719
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV