• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Keabsahan Perjanjian Jual Beli Tanah Kas Desa dan Perlindungan Hukumnya Terhadap Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tanah Kas Desa Maguwoharjo yang Dialihfungsikan oleh Robinson Saalino sebagai Villa Kandara)

    Thumbnail
    View/Open
    21410334.pdf (2.714Mb)
    21410334 Bab 1.pdf (707.8Kb)
    21410334 Daftar Pustaka.pdf (542.8Kb)
    Date
    2025
    Author
    Nabilla, Astriana
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) tanpa izin resmi oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, yang melanggar aturan serta menimbulkan dampak negatif signifikan bagi pembeli dan menurunkan kepastian hukum atas aset desa. Penelitian mengkaji kasus Pengalihfungsian TKD oleh Direktur Utama PT. Indonesia Internasional Capital (PT. IIC), Robinson Saalino, yang secara sah dan meyakinkan terbukti mengalihfungsikan TKD tanpa izin resmi untuk pembangunan perumahan Kandara Village di Kalurahan Maguwoharjo, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor 187/Pdt.G/2023/PN.Smn. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis keabsahan perjanjian jual beli TKD yang dialihfungsikan oleh Robinson Saalino serta bentuk perlindungan hukum terhadap pembeli dalam transaksi TKD yang digunakan sebagai Villa Kandara di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum berupa primer, sekunder dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian antara PT. IIC dan para pembeli tidak memenuhi syarat objektif Pasal 1320 KUH Perdata karena tidak memiliki causa yang halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1335 KUH Perdata dan perjanjian batal demi hukum karena objeknya melanggar ketentuan perundang-undangan. Pemanfaatan TKD tanpa izin dikenai sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 34 Tahun 2017, lalu sengketa dapat diselesaikan melalui perlindungan hukum preventif dan represif yaitu permohonan sita jaminan dan eksekusi.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/60710
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV