• Login
    View Item 
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    •   DSpace Home
    • Students & Alumnae
    • Undergraduate Thesis
    • Faculty of Law
    • Law
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    Perlindungan Privasi Atas Pengambilan Potret Tanpa Izin Yang Diproses Dalam Aplikasi Fotoyu

    Thumbnail
    View/Open
    21410254.pdf (1.748Mb)
    21410254 Bab 1.pdf (318.0Kb)
    21410254 Daftar Pustaka.pdf (373.0Kb)
    Date
    2025
    Author
    Muhammad, Fakhri Trisna
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Perkembangan teknologi digital memunculkan fenomena baru berupa praktik jual beli potret melalui aplikasi marketplace fotografi. FotoYu sebagai platform digital mempertemukan fotografer dengan pengguna (yuser) menggunakan teknologi kecerdasan buatan RoboYu yang memindai wajah untuk menemukan potret. Meskipun memberikan kemudahan, sistem ini menimbulkan persoalan serius terkait privasi karena potret dapat diakses atau dibeli tanpa persetujuan pemiliknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum atas pengambilan potret tanpa izin yang kemudian diproses dalam aplikasi FotoYu. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan, konseptual, dan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara deskriptifkualitatif. Hasil penelitian menunjukkan praktik FotoYu berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Teknologi dan Elektronik serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), khususnya kewajiban memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UU PDP. Ketidaktepatan sistem RoboYu serta absennya mekanisme persetujuan menimbulkan risiko penyalahgunaan data pribadi dan pelanggaran hak privasi. UU PDP sebenarnya telah menyediakan mekanisme perlindungan preventif berupa asas transparansi dan persetujuan, serta represif melalui sanksi administratif, perdata, hingga pidana. Namun, implementasinya belum efektif karena lembaga pengawas independen sebagaimana diamanatkan Pasal 58 UU PDP belum terbentuk. Oleh karena itu, pembentukan otoritas pengawas serta penguatan regulasi sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan hak privasi masyarakat dalam era digital.
    URI
    dspace.uii.ac.id/123456789/60692
    Collections
    • Law [3375]

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV
     

     

    Browse

    All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
    Contact Us | Send Feedback
    Theme by 
    @mire NV