Optimalisasi Peran Pemerintah Daerah Dalam Melindungi Lahan Kangkung Lombok Berindikasi Geografis Demi Kesejahteraan Masyarakat

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi peningkatan peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap lahan Kangkung Lombok serta mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi demi kesejahteraan masyarakat. Kangkung Lombok, yang telah terdaftar sebagai produk Indikasi Geografis (IG) sejak 2011, merupakan salah satu komoditas unggulan Nusa Tenggara Barat yang memiliki nilai ekonomi dan budaya tinggi. Namun, keberlanjutan produksinya terancam oleh masifnya konversi lahan pertanian untuk pembangunan perumahan dan infrastruktur, yang menyebabkan luas lahan tanam terus berkurang. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang didukung data empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), konseptual, dan komparatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait, sementara data sekunder berasal dari studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam melindungi lahan Kangkung Lombok masih bersifat pasif dan belum optimal. Upaya yang telah dilakukan, seperti program penyuluhan dan pengawasan, terbukti tidak efektif karena keterbatasan anggaran, kalah prioritas dengan agenda pembangunan lain, dan kurangnya tindak lanjut atas laporan pengawasan. Tantangan utama yang dihadapi bersifat kompleks, meliputi aspek ekonomi (tingginya tawaran harga lahan dari investor), sosial (menurunnya minat generasi muda pada profesi petani), yuridis (ketiadaan peraturan daerah khusus yang melindungi lahan IG), dan kelembagaan (tidak aktifnya Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis/MPIG). Di sisi lain, status IG membuka peluang strategis untuk peningkatan nilai ekonomi produk melalui pengembangan industri olahan dan agrowisata. Pengembangan peluang ini dapat menciptakan insentif ekonomi bagi petani untuk mempertahankan lahannya, yang pada akhirnya dapat mengurangi laju konversi lahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.