PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN BOT (Studi Kasus Pembangunan Dan Pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta)

Abstract

Pembangunan infrastruktur di suatu daerah merupakan hal penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Permasalahan klasik yang kerap dihadapi yakni terkait keterbatasan dana, sehingga Pemerintah kemudian membuka keterlibatan swasta dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Salah satunya yaitu perjanjian kerjasama dengan sistem BOT (Build Operate and Transer) antara PT. Perwita Karya dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A Giwangan Kota Yogyakarta. Pemberian kesempatan kepada swasta dalam penyelenggaraan terminal tersebut diharapkan dapat menciptakan terminal yang lebih baik demi kenyamanan penumpang, kelancaran bagi kendaraan umum, serta keuntungan bagi pengelola dan PAD bagi Pemerintah Daerah. Namun dalam perjalanannya terminal Giwangan saat ini telah dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena mengalami kerugian. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji penerapan asas proporsionalitas dalam penyelesaian sengketa perjanjian BOT (Build Operate and Transfer), studi kasus pembangunan dan pengelolaan Terminal Giwangan Kota Yogyakarta. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan asas proporsional dalam penyelesaian sengketa perjanjian BOT (Build Operate and Transfer) antara Pemerintah Kota Yogyakarta dengan PT Perwita Karya tentang pembangunan dan pengelolaan Terminal Penumpang tipe A Giwangan semestinya tidak menyertakan klausula mengesampingkan pasal 1266 KUHPerdata. Sebagai salah satu pihak, Pemerintah Kota Yogyakarta tidak sepatutnya menafsirkan dan membatalkan perjanjian/kontrak secara sepihak terhadap wanprestasi yang dilakukan PT Perwita Karya tanpa melalui proses peradilan.