Analisis Efektivitas Implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Terhadap Peningkatan Kemandirian Fiskal Daerah : Analisis Empiris Pada Kabupaten/kota di Provinsi Lampung

Abstract

Penelitian ini menganalisis efektivitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah pada seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019–2024. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan regresi data panel (Random Effect Model) serta uji perbedaan non-parametrik (Wilcoxon). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU HKPD efektif dalam meningkatkan kemandirian fiskal melalui peningkatan Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan dan kesehatan, penurunan ketergantungan fiskal terhadap transfer pusat, serta perbaikan pemerataan pembangunan antar daerah. Namun, kontribusinya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum signifikan secara konsisten, sehingga kemandirian fiskal dari sisi pendapatan masih terbatas. Temuan ini menekankan perlunya penguatan tata kelola fiskal, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang lebih komprehensif.