Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Villan Terhadap Pemalsuan Merek di Purbalingga

Abstract

Merek merupakan salah satu bentuk identitas dari suatu produk yang dipasarkan. Guna menghindari terjadinya peniruan terhadap suatu merek, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap merek. Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pemilik merek dagang “Villan”, dari produsen knalpot di Purbalingga, atas tindakan pemalsuan merek yang dilakukan oleh pelaku usaha lain di wilayah yang sama. Perlindungan hukum dalam konteks ini mencakup langkah preventif dan represif sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemilik merek Villan telah melakukan langkah penyelesaian melalui media sosial dan advokasi publik, tindakan pemalsuan tetap terjadi. Perlindungan hukum belum sepenuhnya efektif karena lemahnya penegakan serta rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha. Penelitian ini menyarankan perlunya peran aktif konsumen, produsen, dan penegak hukum dalam mencegah dan menindak pelanggaran merek.