| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan sistem access
benefit sharing terhadap komersialisasi produk obat-obatan tradisional di
Indonesia, serta membahas tantangan dan strategi menetapkan sistem access benefit
sharing terhadap produk obat-obatan dari pengetahuan tradisional di Indonesia.
Metode penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan
perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan
perbandingan konseptual. Bahan hukum diuraikan sebagai bahan hukum primer,
sekunder, dan tersier. Metode analisis yang dilakukan secara preskriptif yang
menghasilkan argumentasi hukum yang baru. Adapun hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa rezim HKI di Indonesia belum mengakomodasi yang
mengatur sistem pembagian manfaat (benefit sharing) terutama kepada masyarakat
adat yang mempunyai pengobatan tradisional. Perlindungan pengobatan tradisional
melalui sistem access benefit sharing menjadi penting untuk mencegah eksploitasi,
mempertahankan budaya, dan memberikan manfaat ekonomi. Selanjutnya,
penerapan sistem access and benefit sharing mempunyai tantangan tersendiri
terutama peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan legitimasi
terhadap produk obat-obatan tradisional, sehingga perlunya membuat undang-
undang dan kebijakan dengan formulasi sistem access and benefit sharing terhadap
komersialisasi produk obat-obatan tradisional di Indonesia. Saran yang dapat
disampaikan peneliti antara lain adalah kepada pemangku kebijakan membentuk
peraturan perundang-undangan yang baru dengan menerapkan access benefit
sharing untuk menjaga pengetahuan tradisional di sektor obat-obatan tradisional,
serta mengembangkan sumber daya masyarakat adat untuk mensosialisasikan
mengenai ekonomi pengetahuan tradisional sehingga muncul kesadaran terhadap
pentingnya perlindungan pengetahuan tradisional. | en_US |
