Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Minuman Beralkohol Tanpa Izin di Kota Yogyakarta

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta dan menganalisis hambatan penegakan hukumnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan metode pendekatan sosiologis. Data penelitian dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara dengan aparat penegak hukum yaitu Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukan bahwa penegakan hukum terhadap peredaran

minuman beralkohol tanpa izin di Kota Yogyakarta dilakukan dengan upaya pre- emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya pre-emtif dilakukan dalam bentuk

edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat untuk mencegah potensi pelanggaran. Selanjutnya, upaya preventif bertujuan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana melalui patroli dan pengawasan. Jika kedua upaya tersebut tidak berhasil, maka dilakukan upaya represif berupa penindakan hukum seperti penggeledahan, penyitaan, penutupan dan penyegelan tempat usaha, serta penangkapan pelaku yang kemudian diproses ke pengadilan. Namun, dalam pelaksanaannya, penegakan hukum ini masih menemui sejumlah hambatan. Hambatan tersebut meliputi keberlakuan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 yang sudah sangat lama, kurangnya jadwal patroli serta kebocoran informasi, keterbatasan jumlah personel dan anggaran, serta minimnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, keberagaman budaya akibat banyaknya pendatang dan penggunaan media sosial sebagai sarana penjualan ilegal juga menyulitkan aparat dalam pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan sinergi antar lembaga, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung penegakan hukum secara optimal.