Penerapan Pendekatan Restorative Justice Dalam Tahap Pra-penuntutan Tindak Pidana Ringan di Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta dan Integrasinya Dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk Mengurangi Beban Kerja Jaksa

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan pendekatan Restorative Justice dalam tahapan pra-penuntutan perkara tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Ngada dan Kejaksaan Negeri Surakarta, serta mengevaluasi bagaimana integrasi pendekatan tersebut dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berpotensi mengurangi beban kinerja jaksa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang diamati dalam praktik di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara dengan jaksa, observasi langsung terhadap proses penyelesaian perkara, serta studi dokumen internal kejaksaan terkait pelaksanaan keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pendekatan Restorative Justice telah dilakukan secara bertahap, dengan pendekatan yang relatif berbeda di masing-masing wilayah akibat faktor geografis, budaya hukum lokal, serta ketersediaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung. Kendati demikian, pendekatan ini dinilai efektif dalam menyelesaikan perkara pidana ringan secara cepat, efisien, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Integrasi Restorative Justice dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diharapkan dapat memperkuat legalitas praktik penyelesaian perkara di luar pengadilan, sekaligus memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi kejaksaan dalam mengurangi backlog perkara dan beban kerja yang semakin meningkat. Penelitian ini merekomendasikan adanya standardisasi prosedur, pelatihan berkelanjutan bagi jaksa, serta perluasan sosialisasi kepada masyarakat demi optimalisasi penerapan keadilan restoratif secara nasional. Sekaligus terbukti mampu mengurangi beban kinerja jaksa terkait penyelesaian perkara tindak pidana ringan.