Hubungan Tatakerja DPRD dan Bupati dalam Pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus

Abstract

Studi ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tata kerja antara DPRD dan Bupati dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Kudus. Latar belakang penelitian ini didasari oleh adanya isu dan asumsi terkait alokasi anggaran yang seringkali menimbulkan dinamika dalam interaksi antara DPRD dan Bupati. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi pola hubungan DPRD dan Bupati dalam proses pembentukan Perda APBD serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penyusunannya. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kombinasi yuridis empiris dan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan library research dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan tata kerja DPRD dan Bupati dalam pembentukan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus melalui tahapan-tahapan pembentukan Ranperda tentang APBD pada umumnya yakni melalui Penyampaian Ranperda tentang APBD, Pembahasan Ranperda tentang APBD, Persetujuan Ranperda tentang APBD, dan Pengesahan Ranperda tentang APBD. Selain itu, hasil penelitian juga menemukan adanya faktor pendukung yang memperlancar proses pembentukan APBD, serta hambatan yang memengaruhi efektivitas penyusunan Perda APBD 2025 di Kabupaten Kudus, salah satunya tidak optimalnya alokasi anggaran pada sektor pendidikan dan bidang lain yang menjadi kelemahan dalam Perda APBD tersebut.