| dc.description.abstract | Pada tahun 2010, Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pesta demokrasi tersebut mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 2008. Pasangan calon peserta Pilkada ditentukan berasal dari partai politik dan atau gabungan partai politik serta dari jalur perseorangan. Sebelum tahapan pencalonan, para bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati melakukan penggalangan dukungan untuk bisa diusung oleh partai politik maupun gabungan partai politik. Beberapa bakal calon melakukan kontrak perjanjian koalisi politik yang dituangkan dalam akta autentik maupun akta di bawah tangan yang dilegalisasi di hadapan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Notaris.
Penulis melakukan penelitian terhadap perjanjian koalisi politik dalam Pilkada Kabupaten Purworejo tahun 2010 dengan merumuskan permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian koalisi politik tersebut serta bagaimana implikasi yuridisnya . Penelitian yang dipilih adalah penelitian kualitatif yang mengahasilkan data diskriptif. Pendekatan yang dipilih dalam penelitian hukum ini adalah nomatif-empiris, yaitu mengenai implementasi ketentuan hukum normatif dalam aksinya pada setiap perbuatan hukum tertentu selama pelaksanaan Pilkada Kabupaten Purworejo tahun 2010.
Sedangkan obyek dalam penelitian ini adalah perbuatan hukum perjanjian koalisi politik pada Pilkada Kabupaten Purworejo tahun 2010 yang dibuat di hadapan Notaris atau setidak-tidaknya melibatkan peran Notaris. Narasumber penelitian ini adalah calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah, anggota KPU Kabupaten Purworejo, notaris, dan pimpinan partai politik. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara secara langsung dan studi pustaka dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan. Data yang didapatkan disajikan dalam bentuk diskriptif dan kemudian dianalisis dengan metode yuridis kualitatif.
Dari penelitian tersebut, penulis menemukan adanya peran Notaris dalam membuat perjanjian koalisi politik pada Pilkada Kabupaten Purworejo. Dalam pelaksanaanya, ada dua kategori para pihak pada perjanjian tersebut. Pertama, perjanjian antara bakal calon bupati dengan bakal calon bupati yang dituangkan dalam akta autentik dan dibuat di hadapan Notaris. Kedua, perjanjian di bawah tangan antara bakal calon bupati dengan pimpinan partai politik pengusung. Perjanjian koalisi politik tersebut tidak memiliki implikasi yuridis secara langsung terhadap keabsahan proses Pilkada Kabupaten Purworejo. Perjanjian tersebut juga tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang kuat untuk pengajuan gugatan/sengketa ke pengadilan meskipun ditemukan tindakan wanprestasi dari salah satu pihak.
In 2010, Purworejo District held a direct Regional Head Election. The democracy party is based on the provisions of Law No. 32 of 2004 which has been revised by Law No. 22 of 2008. The candidate pairs of candidates are determined to come from political parties and / or coalitions of political parties as well as from individual channels. Prior to the nomination stage, candidates for candidates for bupati and vice-bupati candidates will conduct support for political parties and political parties. Some candidates enter into a coalition of political coalition contracts which are set forth in authentic deeds or deeds under the hand that are legalized in the presence of the competent authority, in this case the Notary.
The author conducted a study on the political coalition agreement in the Purworejo District Election in 2010 by formulating the problem of how the implementation of the coalition of political agreements and how the juridical implications. The selected research is a qualitative research that produces descriptive data. The approach chosen in this legal research is nomative-empirical, namely the implementation of the normative legal provisions in its action on each legal act during the implementation of Pilkada Purworejo District in 2010.
While the object in this research is the legal act of political coalition agreement in Election of Purworejo Regency in 2010 made in front of Notary or at least involving Notary's role. The resource persons of this research are candidate of regional head and candidate of deputy head of region, member of KPU Purworejo Regency, notary, and leader of political party. The data collection is done by direct interview and literature study by finding and collecting materials related to the problem. The data obtained are presented in descriptive form and then analyzed by qualitative juridical method.
From the research, the author found the role of Notary in making a coalition of political agreements in the elections Purworejo District. In practice, there are two categories of parties to the agreement. First, the agreement between prospective bupati and prospective candidate of bupati as stated in authentic deed and made before Notary. Secondly, the agreement is under the hand of the candidate of bupati with the leader of the political party bearer. The coalition coalition agreement has no direct juridical implications on the validity of the Purworejo District Election process. The agreement also can not be used as a strong evidence for the filing of a lawsuit / dispute to the court even if a non-compliance action is found against either party. | en_US |
