Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Autentik dengan Konsep Cyber Notary

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta autentik dengan konsep Cyber Notary. Permasalahan yang diangkat meliputi problematika hukum penerapan Cyber Notary terkait penggunaan tanda tangan dan penyimpanan data penghadap, serta bentuk pertanggungjawaban notaris jika terjadi kebocoran data pribadi dan tanda tangan dalam akta digital. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis data kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama terkait ketidakselarasan antara Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang hukum Hukum Perdata, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kehadiran fisik notaris dan penghadap tetap dianggap sebagai syarat mutlak untuk keabsahan akta autentik, meskipun teknologi memungkinkan verifikasi secara daring. Selain itu, notaris sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data, termasuk risiko kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan tanda tangan digital. Bentuk pertanggungjawaban notaris meliputi tanggung jawab administratif, perdata, dan pidana, tergantung pada tingkat kelalaian atau kesengajaan dalam pelanggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi regulasi dan penguatan standar keamanan digital untuk mendukung implementasi Cyber Notary yang sah dan aman di Indonesia.