Penguatan Sinergi Kepolisian dan Kejaksaan di Kota Yogyakarta dalam Penyitaan Aset Pelaku Trafficking In Person: Upaya Perlindungan Hak Restitusi Korban

Abstract

Penelitian ini mengkaji realitas sinergi Polresta Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta dalam penyitaan aset pelaku Trafficking in Person guna pemenuhan hak restitusi korban dimana masalah utama meliputi ketidakjelasan wewenang, tanggung jawab, dan mekanisme penyitaan aset, serta kecenderungan pelaku untuk mengaku tidak memiliki aset. Berdasarkan tipologi penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara sebagai sumber data primer, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyitaan aset pelaku Trafficking in Person belum pernah dilaksanakan karena ketiadaan regulasi khusus, mayoritas pelaku berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, keengganan korban untuk mengajukan restitusi terutama jika pelaku merupakan anggota keluarga, dan masalah koordinasi antara kepolisian dan kejaksaan dalam hal kewenangan penyitaan. Penelitian ini mengusulkan transformasi dari model Network Administrative Organization (NAO) menjadi model Lead Organization-Governed Network dengan Kejaksaan Negeri Yogyakarta sebagai institusi utama, didukung kerangka regulasi komprehensif yang mencakup kejelasan hierarki kewenangan, mekanisme penyitaan aset, dan sistem monitoring evaluasi berbasis teknologi informasi terpadu. Penelitian ini juga dilengkapi dengan strategi mitigasi timbulnya ego struktural, seperti delineasi kewenangan, pengembangan sistem informasi terpadu, penguatan aturan teknis dalam kerangka hukum, sistem penghargaan berbasis kinerja, dan program pelatihan bersama.