Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Sistem Pemidanaannya Terkait Tindak Pidana memproduksi Sediaan Farmasi yang tidak Memenuhi Standar

Abstract

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi saat ini semakin meningkat. Termasuk tindak pidana dalam bidang industry farmasi, seperti contoh pada kasus yang belum lama muncul yakni kasus gagal ginjal akut pada anak. Kasus tersebut muncul disebabkan oleh perusahaan farmasi yang melakukan kejahatan yakni memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa hakim tidak menjatuhkan pidana kepada korporasi dengan melihat beberapa putusan terkait tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yakni tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar. Disamping itu, untuk mengetahui terkait sistem pemidanaan terhadap korporasi terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dilakukanlah penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan penelitian yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam rumusan Pasal 201 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan terdapat kata “dapat” yang mengakibatkan ketidakjelasan terkait pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Terkait sistem pemidanaan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana memproduksi sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar masih memiliki beberapa kelemahan sehingga harus dilakukan pembaharuan terkait bentuk sanksi, lama atau besarnya sanksi, dan aturan pelaksanaan sanksi pidana denda.