Urgensi Pengaturan Penalti Kerja di Indonesia dari Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Abstract

Penelitian ini memiliki latar belakang permasalahan yang berkembang di masyarakat ialah adanya jumlah penalti yang tidak patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masih terdapat angka-angka penalti yang cukup fantastis dan jika dikaitkan dengan upah pekerja setiap bulannya masih terdapat ketimpangan dan belum menemukan kaitan angka yang logis antara upah yang diperoleh setiap bulan dengan penalti. Belum ada peraturan perundang-undangan yang menggunakan perhitungan matematis yang diformulasikan secara tegas dalam bentuk perumusan matematis kaitannya dengan penalti ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana urgensi pengaturan penalti kerja di Indonesia? kedua, bagaimana formulasi yang dapat diterapkan terkait dengan besaran penalti pada Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia? Jenis penelitian yang digunakan peneliti untuk dalam skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, dan juga pendekatan konseptual. Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah diperlukannya penjelasan secara eksplisit istilah penalti dan terhadap kasus penalti pada praktiknya besaran penalti tidak diatur secara tegas sehingga pemberi kerja menjatuhkan penalti terdapat besaran yang tidak logis dan tanpa alasan yang jelas dengan demikian diperlukannya formulasi besaran Penalti yang dapat diterapkan di Indonesia demi terciptanya hubungan industrial yang baik dengan merujuk pada negara lain.